uraikan mengenai fungsi peraturan desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perl u ditetapkan dengan Peraturan Desa Duwet tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa. uraikan mengenai fungsi peraturan desa

Dalam surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penetapan Jumlah Desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa: Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai Sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki tugas yang cukup beragam dan penting. Mengutip dari buku bertajuk "Inovasi Tata Kelola Sekolah Menengah atas (SMA) dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar" karya Dr. Untuk mengetahu potensi wisata desa yang ada, maka pihak desa harus memiliki basis data yang jelas mengenai lahan, lokasi, daerah serta bagaimana ekosistem yang dapat membantu. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. 1 Menyatakan frasa “. Pasal 20A: fungsi, hak, dan hak. 1. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. NASKAH AKADEMIK PERDES TENTANG LINGKUNGAN. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar,. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0. Untuk itu,. Jakarta -. list_altexpand_more. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. PERDES No 01 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2012. Desa Sebagai Sumber Tenaga Kerja. - Pembentukan satuan relawan kebakaranKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa; (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 22 Tahun 1999. Desa Banjarsari Kec. Pasca Kemerdekaan KOMPAS. sedang untuk pengertian peraturan desa ialah peraturan yang disusun bersama BPD dan atau tidak serta sifatnya mengatur. Selamat berdesa, sejahtera selalu. . Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah. Kepala Desa atau yang setingkat7. 23 tahun 2014 yang dalam peraturan organiknya dijelaskan dalam beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai payung hukum dari beberapa peraturan daerah Kabupaten/Kota yang pada intinya. Pemerintahan kelurahan diselenggarakan oleh perangkat pemerintah, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi atas. Penduduk memiliki sikap individualisme serta egois. terkait, jenis-jenis peraturan perundang-undangan, fungsi peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan perundanga-undangan, yang dilengkapi dengan tugas serta bahan bacaan. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri Kec. Sehingga pekerjaan yang dimiliki bersifat homogen dan bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. 6 tahun 2014 BPD sebagai Lembaga pembuat Peraturan Desa BPD Ikut membahas Perdes, yang Perdes, Kepala Desa ikut mem- berasal dari prakarsa Kepala Desa bahas Perdes Adat. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. 2019. Asas-Asas Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 8. Akibatnya akan menghasilkan peraturan yang tumpang tindih dan dibentuk bukan berdasarkan kewenangan. Berikut penulis uraikan tahapan pembentukan peraturan desa di Desa Tanjungsari diantaranya: a. 2. A. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dasar hukum Permendesa PDTT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6). 32/2004, yang menyebutkan ’BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung, dan. Pranata pendidikan. Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul; Mengingat: 1. Pembahasan rencana Prolegda tersebut diatasLabel Produk (Product Label) ialah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan. Hasil kajian menunjukkan bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah dinilai belum aspiratif dalam melaksanakan fungsi legislasi mereka. Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 4. Desa dapat menyimpan berbagai potensi yang harus digali dan dikembangkan, di antaranya sebagai berikut: Sebagai tempat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Melaksanakan urusan umum, seperti: Penataan administrasi perangkat desa. com. 3. 27 Januari 2021. Pedoman teknis penyusunan RKP Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2020. Saling ketergantungan inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Unsur. 4. Keterkaitan antar wilayah. Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah (aglomerasi) atau biasa disebut dengan kota atau kabupaten permukiman di area perdesaan ( rural ). Kepala Desa. Jenis-jenis Aset Desa Adapun jenis-jenis aset desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perl u ditetapkan dengan Peraturan Desa Duwet tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Hal ini bertujuan untuk menjadikan desa lebih berdaya dengan dana desa serta partisipasi. Meski demikian, untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian BUMDes, sebaiknya pahami peraturan tentang BUMDes yang belum lama ini diterbitkan. Lombok Timur banjarsaripemdes2019@gmail. home. 1. Hal ini sesuai dengan yang disebut dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa: (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang. Noris Rahmatllah, M. Potensi Desa Berdasarkan Permendagri. Surat Keputusan Bersama. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Pengertian landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tahap Perencanaan. Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin. Profil Desa − Pengertian, Isi, dan Tahapannya. 72 Tahun 2006 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Sementara di. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. a. 3 2 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Desa ‘dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaanb. 2. Proses terbentuknya keluarga pada umumnya melalui perkawinan. Aturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah (“Perda”) sebenarnya telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata KerjaSelamat Datang di Website Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Pelayanan Kantor hari Senin sampai dengan hari Kamis Pukul 07. (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana. 2K views•21 slides. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1. Sama seperti halnya kita yang hendak. Kedua, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum tidak hanya seremonial, melainkan intepretatif dan subtantif dalam pengujian norma di MK dan MA, serta berbagai kebijakan yang harus merujuk. Pelaksanaan kekuasaan desa dalam lingkup desa yang didanai oleh APBDesa oleh hak-hak masyarakat adat dan kekuasaan lokal juga dapat didanai dari APBN. PERATURAN DESA, DAN MENAMPUNG SERTA MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT. Fungsi negara tersebut ialah pelaksanaan ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, serta fungsi keadilan. Mardiasmo (2009:45) mengemuka kan bahwa, semua organisasi baik organisasiPengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. 082321339339. Draft EIS misalnya sudah harus mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya mengenai sesuatu rencana kegiatan. Ciri-ciri Desa. Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Bolangitang Barat ini masih lemah dan bahkan dapat dikatakan fungsi pengawasan BPD tidak berpengaruh apa-apa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pengertian Desa Definisi universal desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Peraturan desa hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 atau sebelumnya, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 30 dan untuk hari Jum'at pukul 07. DESA - PERATURAN PELAKSANAAN - OTONOMI DAERAH - PERUBAHAN. 5. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. Website Resmi Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Melakukan pembinaan masyarakat Melakukan pembinaan ekonomi didesa. Desa memiliki kewenangan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan ↗. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai yang berwenang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Definisi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa potensi desa dan kelurahan terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, serta prasarana dan sarana. Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatkan mutu dan akses. PP No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 15. Mengajukan rancangan peraturan desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;. Berdasarkan uraikan di atas, tulisan ini mencoba mencermati sejauh mana implementasi pengaturan dan keterlibatan masyarakat. Sedangkan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan 196. mengenai peran Desa dalam konvergensi pencegahan stunting dengan Peraturan Bupati ; b. Menetapkan APBDES; Membina Kehidupan Masyarakat Desa; Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa; Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta. Tujuan Negara – Pengertian, Fungsi dan Unsur – Apabila membicarakan mengenai keberadaan negara, pasti tidak akan lepas dari pembahasan tujuan dari sebuah negara tersebut. 03. Maka dari itu, salah satu jenis peraturan daerah yang selanjutnya yaitu peraturan mengenai pemerintah desa. Pembangunan jalan nasional sebagaimana dimaksud. . 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. Undang Undang Dasar 1945: Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Amandemennya - ilustrasi rapat paripurna DPR (Foto: Rengga Sancaya/detikcom) Jakarta -. 6/2014 yakni; (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan menjawab bagaimana keterlibatan masyarakat atas pelaksanaan dan pengawasan suatu undang-undang. 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Pertama : Menyetujui Peraturan Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. TP PKK Desa diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laik fungsi, tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dan pembiayaan pembangunan jalan umum, serta masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 22 Maret 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Jumat, 4 Mei 2018, kedua kali pada Rabu, 18 Maret 2020, dan ketiga kali pada Rabu, 15 April 2020. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1. Sebagai tempat untuk menumbuhkembangkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Menjaga dan melindungi hak-hak warga Negara. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak. Pelaksanaan kekuasaan desa dalam lingkup desa yang didanai oleh APBDesa oleh hak-hak masyarakat adat dan kekuasaan. Download. Ketentuan Khusus Desa Adat. Isi Bab VII berdasarkan pasal-pasal, yaitu: Pasal 19: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR RI/1998. Asas-Asas Kewarganegaraan. Pranata pendidikan. Sihombing* Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Mengatur jalannya pemerintahan Negara. Membuat rencana peraturan desa Menetapkan peraturan desa atas persetujuan bersama BPD. Tujuan Kerja Sama Desa. Menyusun dan mengajukan rancangan. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73. Peraturan desa merupakan suatu bentuk atau hasil dari kinerja BPD dalam menjalankan fungsi. Sebelum ditetapkan menjadi PerDes, Kepala Desa berhak mengajukan rancangan peraturan tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Berikut fungsi dari RT dan RW adalah: Membuat data penduduk akan survei tertentu yang diperlukan sebagai arsip desa atau kelurahan. Mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pembuat Peraturan Desa, oleh karena pembentukan Peraturan Desa tidak diatur dalam UU Nom. BAB XII. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Mengutip buku Ilmu Negara oleh Anna Marpaung, syarat berdirinya negara adalah harus memenuhi beberapa unsur, seperti rakyat, wilayah, pemerintahan, kemerdekaan, dan lain-lain. 21Fungsi peraturan perundang-undangan. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (“Permensos 77/2010”) yang kami akses dari laman resmi Mahkamah Konstitusi. Masyarakat kota. Aplikasi Sistem Informasi Desa Sampano. Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 10. ABSTRAK Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok. b. Selain itu, juga memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan b. Berikut adalah penjabarannya. 2. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan. administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan. Zaman Hindia Belanda Hingga Awal Kemerdekaan. Namun, hal. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. expand_more. Oleh karena itu, jika desa Anda adalah desa adat, hukum adat dan norma adat istiadat di daerah Anda mengenai upacara adat. Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. M. Membina kehidupan masyarakat desa. Desa menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berada di pedalaman. Peran BPD tersebut. XI/MPR RI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas, Bersih, dan Aman dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam sejarah pemerintahan desa di Indonesia Badan Perwakilan Desa yang kemudian dirubah namanya dengan Badan Permusyawaratan Desa telah memiliki peran penting dalam penyelenggaran pemerintahan desa mulai dari paska kemerdekaan Republik Indonesia sampai pada lahirnya Undang-Undang Desa. 000 (delapan ribu) kelurahan. Mengurus fasilitas masyarakat. [1] Perangkat desa terdiri dari:[2] sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang berkedudu Tahapan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Beserta Contoh Dokumen Lengkap Terbaru. Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Kebijakan Publik. 1. Pembangungan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang juga proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara, molor hingga tujuh tahun dan menelan biaya. Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Surat Keputusan Bersama. Ini merupakan jawaban sederhana bagi yang kerap bertanya mengenai apa itu BUMDes. II. Kumpulan peraturan desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang Undang Desa . 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu. Untuk satu tahun anggaran berikutnya.